Setelah di Ambil Alih Oleh Pertamina, Akhirnya Ladang Minyak Raksasa Blok Rokan Kembali ke Ibu Pertiwi

Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan menjadi pengelola baru salah satu ladang minyak raksasa di Indonesia, Blok Rokan. Ladang minyak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Riau itu, selama ini dikelola perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat (AS), melalui anak usahanya PT Chevron Pacific Indonesia.

Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), akan mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia pada Senin (9/8) mulai pukul 00.01 WIB. Hal ini ditandai dengan seremoni alih kelola yang berlangsung Selasa (8/8) malam ini.

"Blok Rokan memiliki arti strategis bagi industri hulu migas nasional, kami mengundang Bapak/Ibu turut menyaksikan seremoni alih kelola Wilayah Kerja Rokan," demikian undangan yang diterima kumparan dari SKK Migas.

Blok Rokan Ladang Minyak Raksasa
Sebelum akhirnya diserahkan ke Pertamina, Blok Rokan merupakan salah satu ladang minyak raksasa di Indonesia. Mengutip information SKK Migas per kuartal I 2021, produksi minyak dan kondensat PT Chevron Pacific Indonesia selaku pengelola Blok Rokan, merupakan yang terbesar kedua setelah Blok Cepu yang dikelola Mobil Cepu Ltd.

Realisasi produksi minyak Blok Rokan sebesar 162.951 barel per hari (bph). Angka itu memang belum mencapai target produksi yang dipatok 165.000 bph. Sedangkan pada 2020 lalu, produksinya mencapai 174.424 bph.

Selain produksi Blok Cepu yang ada di posisi pertama, sejauh ini hanya Blok Rokan yang memiliki produksi minyak dalam skala ratusan ribu barel per hari. Pada posisi ketiga di bawah Blok Rokan, ada PT Pertamina EP yang produksi minyaknya sebesar 73.503 bph.

SKK Migas mencatat, sejak beroperasi pada 1951 sampai Agustus 2021 ini, minyak yang diproduksi dari Blok Rokan mencapai 11,69 miliar barel. Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengungkapkan, rata-rata produksi minyak Blok Rokan hampir setengah produksi minyak nasional.

"Produksi Blok Rokan mencapai hampir separuh produksi nasional, tepatnya 46 persen. Jadi kalau tanpa Blok Rokan, maka akan semakin besar lagi impor minyak mentah yang dilakukan Indonesia," katanya dalam diskusi online soal pengelolaan Blok Rokan, Kamis (22/7).

Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, Jaffee A. Suardin, menyatakan kemampuan produksi Blok Rokan harus dikelola dengan baik. Di antaranya dengan mengebor sumur-sumur baru di wilayah kerja itu.

"Untuk program pengeboran, PHR akan melakukan sebanyak 84 sumur dan rencana program CPI yang akan di-carry over ke PHR sebanyak 77 sumur. Sehingga complete 161 sumur akan dibor di Blok Rokan selama Agustus-Desember 2021," Jaffee melalui keterangan tertulis, Minggu (8/8).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Garuda Tempuh Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hurang (PKPU), Tahun 2022 Yakin Akan Moncer Kembali

Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah menempuh proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara. Jika proses ini selesai manajemen Garuda Indonesia yakin bisnis perseroan bakal kembali moncer di 2022. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, proses PKPU sementara ini akan menjadikan 2022 sebagai tahun pemulihan dari sisi kinerja keuangan. "Kita harap PKPU selesai, sehingga 2022 recovery dari Garuda Indonesia segera bisa dimulai,"ujarnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021). Irfan mengaku sangat optimis bahwa bisnis penerbangan akan semakin membaik di tahun depan. Sebab, Garuda Indonesia sendiri telah melihat adanya tren kenaikan jumlah penumpang yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya menjelang momentum hari raya Natal dan tahun baru (Nataru). "Karena kalau mobilitas naik, maka akan berimbas pada kinerja Garuda. Kita akan sesuaikan dengan demand yang ada, dengan mengoperasikan pes...
Baca selengkapnya

Nilai Kontrak Kerjasama PMA/PMDN Dengan UMKM Pada 2021 Mencapai Rp 2,7 Trilliun

Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM . Dalam laporannya, Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Imam Soejoedi, menyampaikan, overall nilai kontrak kerjasama PMA/PMDN dengan UMKM tahun 2021 mencapai Rp 2,7 triliun atau mengalami peningkatan 82 persen dibanding tahun 2020. "Secara nilai kontrak kerjasama ini sudah naik 82 persen dari Rp 1,5 triliun (tahun 2020), menjadi Rp 2,7 triliun (2021 ),"kata Imam Soejoedi, dalam Kegiatan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN, Sabtu, di Nusa dua Bali, Sabtu (18/12/2021). Dia menegaskan, sesuai arahan Menteri Investasi untuk meningkatkan realisasi investasi yang berkualitas inklusif, merata dan bergeraknya sektor riil di daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya nasional tapi juga ekonomi regional, salah satu program unggulan dari Keme...
Baca selengkapnya

Mengetahui Beberapa Tugas Pantia di Acara Presidensi G20 Indonesia

Jakarta - Sejak ditetapkannya Indonesia menjadi Presidensi G20 , Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk penyelenggaraan KTT G20 ini. Sebelumnya, Indonesia memang sudah ditetapkan menjadi Presidensi G20 untuk tahun 2022 sejak berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Riyadh, tepatnya pada 22 November 2020. Atas mandat tersebut, Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk menyukseskan acara ini. Tak hanya itu, kepanitiaan ini pula berfungsi untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Sebab, di dalamnya akan ada pertemuan besar yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari perwakilan tiap-tiap negara anggota. Di dalamnya termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan setingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan setingkat Deputi, hingga pertemuan tingkat Engagement Group. Sebelum mengetahui lebih lanjut siapa saja yang masuk ke dalam Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 I...
Baca selengkapnya