Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2021

Menko Luhut Ingin Memanfaatkan Pasar Digital Melalui Aplikasi Peduli Lindungi, Menjual Produk Premium UMKM

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai program Bangga Buatan Indonesia dan rangkaian Karya Kreatif Indonesia mampu mendorong produk costs UMKM di Indonesia. Dengan potensi tersebut, Menko Luhut minta untuk berbagai produk costs itu bisa juga ditawarkan melalui aplikasi PeduliLindungi yang saat ini sering digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas. "Terbukti mampu mendorong penciptaan produk costs dengan melalui pembayaran QRIS, kita coba masukin ke PeduliLindungi, kita tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia yang lebih baik. Sekaran Indonesia baru yang menatap hari esok lebih baik,"katanya dalam Pembukaan Puncak KKI 2021, Kamis (23/9/2021). Produk costs, kata dia, kuncinya ada pada kualitas produk yang konsisten dan sesuai standar yang tinggi di samping pada kuantitas yang diperhatikan. Sehingga, bagi Menko Luhut, kualitas produk perlu jadi perhatian utama sebelum menjual ke pasar nasional maupun global.

PPKM Yang Kembali Diperpanjang Hingga 20 September, Berikut Evaluasi Dari Pemerintah

Jakarta - Tidak ada provinsi yang berada di level 4 ketika pemerintah memutuskan PPKM diperpanjang sampai 20 September 2021 di luar Jawa Bali. Diketahui Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sebelumnya masih berada di degree 4 pada 3 September 2021 lalu. Lebih lanjut, terdapat perkembangan terbaru terkait jumlah provinsi yang memiliki status PPKM degree 2 dan 3 pada perpanjangan PPKM kali ini. Sebanyak 16 provinsi memberlakukan PPKM level 3 dari yang semula berjumlah 22 Provinsi. Kemudian, provinsi yang menerapkan PPKM degree 2 akhirnya bertambah menjadi 11 provinsi dari yang semula berjumlah 3 provinsi. Melansir dari keterangan pers, Selasa (14/9/2021), perubahan status PPKM juga dialami kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali. Condition PPKM di 16 kabupaten/kota menurun dari degree 4 ke level 3, serta 1 kabupaten berhasil menurunkan standing PPKM dari level 4 ke degree 2. Adapun kabupaten/kota yang masih berada di degree 4 adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Bangka, Kabupaten

Sri Mulyani: Pemerintah Menugaskan TNI-Polri Untuk Membagikan BLT Kepada Pkl Dan Warung

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKL-Warung yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) degree 4 di seluruh Indonesia. Masing-masing instansi akan menyalurkan dana BLT PKL dan warung untuk 500 ribu penerima manfaat program dengan anggaran Rp 600 miliar. "TNI dan Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan kepada PKL sebanyak 1 juta penerima untuk PKL dan UMKM, jadi masing-masing 500 ribu (penerima),"kata Sri Mulyani dalam Dialog Menko Perekonomian, Menkeu, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di Kota Medan, Kamis (9/9). Masing-masing instansi akan diberikan dana sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat. Sehingga penerima akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 1,2 juta. "Rp 600 miliar untuk TNI dan Rp 600 miliar untuk Polri untuk disalurkan ke warung nasi atau PKL," kata dia. Sri Mulyan

Perihal Pandemi Covid-19, Gubernur BI Menjelaskan Empat Hal Tantangan Menghadapi Peradaban Baru

Jakarta - Financial institution sentral menghadapi empat tantangan baru dalam menghadapi peradaban baru akibat adanya pandemi Covid-19. Keempat tantangan tersebut adalah resiliensi, digitalisasi, inklusi, dan ekonomi hijau. Financial Institution Indonesia (BI) telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Gubernur Financial Institution Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, tantangan resiliensi adalah bagaimana upaya bank sentral untuk mempercepat pemulihan ekonomi menjadi lebih kuat dan resilien terhadap berbagai krisis. Sedangkan tantangan digitalisasi adalah perkembangan skselerasi ekonomi dan keuangan digital yang menjadi game-changer selama pandemi covid-19. Untuk tantangan inklusi yaitu perlunya akselerasi inklusi keuangan, khususnya ditujukan untuk UMKM dan sektor pertanian. "Keempat, ini terkait ekonomi hijau (green economy). Tekanan untuk ramah lingkungan yang semakin tinggi perlu direspons melalui kebijakan reformasi struktural maupu