Sri Mulyani: Pemerintah Menugaskan TNI-Polri Untuk Membagikan BLT Kepada Pkl Dan Warung

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKL-Warung yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) degree 4 di seluruh Indonesia.

Masing-masing instansi akan menyalurkan dana BLT PKL dan warung untuk 500 ribu penerima manfaat program dengan anggaran Rp 600 miliar.

"TNI dan Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan kepada PKL sebanyak 1 juta penerima untuk PKL dan UMKM, jadi masing-masing 500 ribu (penerima),"kata Sri Mulyani dalam Dialog Menko Perekonomian, Menkeu, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di Kota Medan, Kamis (9/9).

Masing-masing instansi akan diberikan dana sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat. Sehingga penerima akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 1,2 juta.

"Rp 600 miliar untuk TNI dan Rp 600 miliar untuk Polri untuk disalurkan ke warung nasi atau PKL," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan penunjukkan TNI dan Polri ini langsung diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya dua institusi ini bisa memahami kondisi masyarakat yang terdampak. Sebab selama pandemi berlangsung TNI dan Polri yang menjalankan tugas untuk pencegahan penyebaran infection corona kepada masyarakat. Sehingga beberapa tempat usaha terpaksa ditutup untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

"Tugas TNI dan Polri bisa dipahami masyarakat karena memang kita minta warungnya harus tutup atau berpindah, makanya dikasih bantuan. Itu yang disampaikan Presiden buat UMKM yang disalurkan ke TNI Polri,"kata dia.

Secara khusus Sri Mulyani mengapresiasi sistem yang dibangun oleh Polri dalam rangka menyalurkan bantuan dari pemerintah. Pendataan dilakukan Polri untuk memastikan penerima BLT belum pernah mendapatkan bantuan program apapun dari pemerintah.

Penyaluran Bantuan

Selain itu, selama penyaluran bantuan, penerima akan mendapatkan tanda terima dan dilakukan pendokumentasian. Kemudian tanda terima dan dokumentasi tersebut langsung di information menggunakan sistem digital.

"Senang sekali dari Polri ini bikin sistem. Mereka pakai sistem tanda terima dan di foto dan dimasukkan ke sistem,"kata dia.

Dia menambahkan sistem yang digunakan ini bisa memastikan penerima BLT tidak menerima bantuan lain dari pemerintah. Sehingga bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan lebih berkeadilan. Ini sekaligus memastikan agar dana bantuan yang diberikan pemerintah tidak disunat oleh pihak manapun.

"Kita harapkan yang diterima masyarakat ini utuh dan tidak kurang satu rupiah pun,"kata dia mengakhiri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Garuda Tempuh Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hurang (PKPU), Tahun 2022 Yakin Akan Moncer Kembali

Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah menempuh proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara. Jika proses ini selesai manajemen Garuda Indonesia yakin bisnis perseroan bakal kembali moncer di 2022. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, proses PKPU sementara ini akan menjadikan 2022 sebagai tahun pemulihan dari sisi kinerja keuangan. "Kita harap PKPU selesai, sehingga 2022 recovery dari Garuda Indonesia segera bisa dimulai,"ujarnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021). Irfan mengaku sangat optimis bahwa bisnis penerbangan akan semakin membaik di tahun depan. Sebab, Garuda Indonesia sendiri telah melihat adanya tren kenaikan jumlah penumpang yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya menjelang momentum hari raya Natal dan tahun baru (Nataru). "Karena kalau mobilitas naik, maka akan berimbas pada kinerja Garuda. Kita akan sesuaikan dengan demand yang ada, dengan mengoperasikan pes...
Baca selengkapnya

Nilai Kontrak Kerjasama PMA/PMDN Dengan UMKM Pada 2021 Mencapai Rp 2,7 Trilliun

Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM . Dalam laporannya, Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Imam Soejoedi, menyampaikan, overall nilai kontrak kerjasama PMA/PMDN dengan UMKM tahun 2021 mencapai Rp 2,7 triliun atau mengalami peningkatan 82 persen dibanding tahun 2020. "Secara nilai kontrak kerjasama ini sudah naik 82 persen dari Rp 1,5 triliun (tahun 2020), menjadi Rp 2,7 triliun (2021 ),"kata Imam Soejoedi, dalam Kegiatan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN, Sabtu, di Nusa dua Bali, Sabtu (18/12/2021). Dia menegaskan, sesuai arahan Menteri Investasi untuk meningkatkan realisasi investasi yang berkualitas inklusif, merata dan bergeraknya sektor riil di daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya nasional tapi juga ekonomi regional, salah satu program unggulan dari Keme...
Baca selengkapnya

Mengetahui Beberapa Tugas Pantia di Acara Presidensi G20 Indonesia

Jakarta - Sejak ditetapkannya Indonesia menjadi Presidensi G20 , Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk penyelenggaraan KTT G20 ini. Sebelumnya, Indonesia memang sudah ditetapkan menjadi Presidensi G20 untuk tahun 2022 sejak berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Riyadh, tepatnya pada 22 November 2020. Atas mandat tersebut, Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk menyukseskan acara ini. Tak hanya itu, kepanitiaan ini pula berfungsi untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Sebab, di dalamnya akan ada pertemuan besar yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari perwakilan tiap-tiap negara anggota. Di dalamnya termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan setingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan setingkat Deputi, hingga pertemuan tingkat Engagement Group. Sebelum mengetahui lebih lanjut siapa saja yang masuk ke dalam Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 I...
Baca selengkapnya