Mengetahui Beberapa Tugas Pantia di Acara Presidensi G20 Indonesia

Jakarta - Sejak ditetapkannya Indonesia menjadi Presidensi G20, Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk penyelenggaraan KTT G20 ini. Sebelumnya, Indonesia memang sudah ditetapkan menjadi Presidensi G20 untuk tahun 2022 sejak berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Riyadh, tepatnya pada 22 November 2020.

Atas mandat tersebut, Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk menyukseskan acara ini. Tak hanya itu, kepanitiaan ini pula berfungsi untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 pada 2022 mendatang.

Sebab, di dalamnya akan ada pertemuan besar yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari perwakilan tiap-tiap negara anggota. Di dalamnya termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan setingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan setingkat Deputi, hingga pertemuan tingkat Engagement Group.

Sebelum mengetahui lebih lanjut siapa saja yang masuk ke dalam Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, mari disimak apa saja tugas dari panitia tersebut.

Tugas Panitia

Menurut Surat Keputusan Presiden RI Nomor 12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, tugas-tugas panitia penyelenggara G20 antara lain sebagai berikut.

a. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan Presidensi G2O Indonesia, termasuk di dalamnya penentuan tema, agenda prioritas, dan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia

b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Presidensi G2O Indonesia

c. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Financial institution Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Team, dan pertemuan tingkat Interaction Team melalui kemitraan dengan Troika G20, negara anggota G20, dan organisasi internasional

d. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Side Euents

e. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Road to G20 Indonesia 2022; dan

f. melakukan monitoring penyelenggaraan Presidensi G2O Indonesia.

Susunan Panitia

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, kemudian dibuatlah kepanitiaannya. Panitia tersebut bertanggung jawab atas seluruh rangkaian acara dalam G20 yang rencananya akan dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2022 di Provinsi Bali.

Lebih lanjut, berikut ini susunan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, seperti dikutip dari hasil pemaparan Financial institution Indonesia bertajuk Menuju Presidensi G20, Kamis (04/11/2021).

Pengarah

Ketua: Presiden

Wakil: Wakil Presiden

Anggota: Menko Polhukam dan Menko PMK

SHERPA TRACK

Bidang Sherpa Track

Ketua I: Menko Perekonomian

Ketua II: Menteri Luar Negeri

Wakil Ketua: Wakil Menteri Luar Negeri

Koordinator Harian

Co-Sherpa G20 (Shali IV Kem. Ekon & Stafsus Bidang Program Prioritas Kemlu)

Wakil: Dirjen KSM Kemlu, Deputi VII Kem. Ekon 

FINANCE TRACK

Bidang Financing Track

Ketua I: Menteri Keuangan

Ketua II: Gubernur Bank Indonesia

Wakil Ketua I: Wakil Menteri Keuangan

Wakil Ketua II: DGS Bank Indonesia

Koordinator Harian Financing Track

Sahli Menteri Keuangan Bidang MKI

Wakil: Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kepala BKF Kementerian Keuangan

Sekretariat Bidang Sherpa Track dan Finance Track

Ketua: Sekretaris Kemenko Perekonomian

Wakil Ketua: Sekjen Kementerian Keuangan, Sahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri

Anggota: Deputi PUUAH Setneg, Deputi Perekonomian Setkab, Kepala Departemen Internasional Financial Institution Indonesia.

Panitia Lainnya

Selain panitia yang bertanggung jawab untuk Financing Track dan Sherpa Track, ada pula panitia yang dibentuk untuk penanggung jawab bidang. Rinciannya antara lain sebagai berikut.

Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara

Ketua: Menko Marinves

Logistik & Infrastruktur: Mensesneg

Anggota: MenPUPR, MenBUMN, Menhub, MenkumHAM, Menkes, Menhan, MenESDM, Seskab, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur Bali.

Komunikasi & Media: Menkominfo

Anggota: Menparekraf, Kepala SP, Wakil Menteri BUMN II

Side Events: Menteri Dalam Negeri

Anggota: Menteri Perindustrian, Menkop UKM, Menpora, MenPPA, MenBAPPENAS, Ka. BKPM, Wamen Parekraf, Ka. KADIN

Pengamanan: Panglima TNI

Anggota: Wamenhan, Kapolri, Kepala Container

Sekretariat Bidang Dukungan Infrastruktur

Ketua: Sekretaris Kemenko Polhukam

Wakil Ketua: Seskemensetneg, Dirjen Protkom Kemlu, Deputi Menparekraf, Sekjen Kemlu, Sekjen Kominfo, Sekjen Kemndag, Kasum TNI

Anggota: Dirjen Renhan Kemhan, Dirjen IKP Kominfo, Kabaharkam Polri, Deputi Bidang Intelijen DN BIN, Sesmilpres, Sekda Bali.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Garuda Tempuh Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hurang (PKPU), Tahun 2022 Yakin Akan Moncer Kembali

Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah menempuh proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara. Jika proses ini selesai manajemen Garuda Indonesia yakin bisnis perseroan bakal kembali moncer di 2022. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, proses PKPU sementara ini akan menjadikan 2022 sebagai tahun pemulihan dari sisi kinerja keuangan. "Kita harap PKPU selesai, sehingga 2022 recovery dari Garuda Indonesia segera bisa dimulai,"ujarnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021). Irfan mengaku sangat optimis bahwa bisnis penerbangan akan semakin membaik di tahun depan. Sebab, Garuda Indonesia sendiri telah melihat adanya tren kenaikan jumlah penumpang yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya menjelang momentum hari raya Natal dan tahun baru (Nataru). "Karena kalau mobilitas naik, maka akan berimbas pada kinerja Garuda. Kita akan sesuaikan dengan demand yang ada, dengan mengoperasikan pes...
Baca selengkapnya

Nilai Kontrak Kerjasama PMA/PMDN Dengan UMKM Pada 2021 Mencapai Rp 2,7 Trilliun

Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM . Dalam laporannya, Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Imam Soejoedi, menyampaikan, overall nilai kontrak kerjasama PMA/PMDN dengan UMKM tahun 2021 mencapai Rp 2,7 triliun atau mengalami peningkatan 82 persen dibanding tahun 2020. "Secara nilai kontrak kerjasama ini sudah naik 82 persen dari Rp 1,5 triliun (tahun 2020), menjadi Rp 2,7 triliun (2021 ),"kata Imam Soejoedi, dalam Kegiatan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN, Sabtu, di Nusa dua Bali, Sabtu (18/12/2021). Dia menegaskan, sesuai arahan Menteri Investasi untuk meningkatkan realisasi investasi yang berkualitas inklusif, merata dan bergeraknya sektor riil di daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya nasional tapi juga ekonomi regional, salah satu program unggulan dari Keme...
Baca selengkapnya