Pendapat Jokowi Saat Meresmikan Pelabuhan Wae Kelambu, Ternyata Hasilnya Menjadi Pelabuhan Yang Sangat Besar

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pelabuhan Wae Kelambu Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah selesai dibangun sebagai pelabuhan logistik pertama di Labuan Bajo. Ia mengaku tak menyangka hasilnya akan menjadi pelabuhan yang besar.

"Hari ini bisa kita selesaikan dan alhamdulillah saya tidak membayangkan pelabuhan yang baru ini sangat besar sekali. Pikiran saya itu kaya yang lama, ternyata menjadi sebuah pelabuhan yang besar,"kata Jokowi dalam Peresmian Penggabungan Pelindo dan Pelabuhan Wae Kelambu, Kamis (14/10/2021).

Ia mengatakan, tujuan kedepannya dengan adanya pelabuhan logistik baru ini, bisa mengurangi tingkat aktivitas di pelabuhan Labuan Bajo. Pasalnya, pelabuhan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas logistik tersebut akan difokuskan pada sektor pariwisata.

"Mengenai Pelabuhan Wae Kelambu ini ingin pelabuhan yang lama itu bersih, karena memang di sana adalah wilayah daerah wisata sehingga kita geser ke sini,"katanya.

Ia bersyukur bahwa proses pembangunan bisa dilakukan dengan cepat, tentu dengan adanya kerja sama antar kementerian dan lembaga yang terlibat.

Ia berharap, dengan telah diresmikannya pelabuhan logistik ini, dan dengan ukuran pelabuhan yang besar, pelabuhan ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

"Kita harapkan bisa kita pakai dalam jangka 15-20 tahun yang akan datang masih memungkinkan untuk angkutan barang yang ada provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat khususnya,"kata Jokowi.

Anggaran APBN dan BUMN

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan pelabuhan Wae Kelambu ini menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan BUMN.

"Dengan arahan presiden untuk memindahkan pelabuhan kontainer yang ada di labuan bajo disini, kami laksanakan secara simultan, bekerja sama dengan BUMN, berarti anggaran yang kita gunakan adalah anggaran APBN dan BUMN,"katanya.

Menhub Budi mengatakan bahwa pelabuhan ini merupakan hasil karya yang tak mudah untuk dilaksanakan. "Ini merupakan hasil karya yang tak mudah dilaksanakan, berkat kerjasama semua pihak pusat daerah, pemerintah swasta ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan kita bisa laksanakan jadi pelabuhan kelas tiga,"katanya.

Kedepannya, ia berharap, pelabuhan ini bisa menjadi format baru sehingga bisa dikembangkan di pelabuhan lainnya di Indonesia. "Tak mungkin tanpa dukungan, Menteri PUPR, Menteri BUMN, TNI/Polri, dan kami harap ini menjadi satu pelabuhan yang jadi format baru pelabuhan yang akan dikembangkan di beberapa tempat di Indonesia,"katanya.

"Harapannya pelabuhan labuan bajo ini tak lagi padat dan jadi pelabuhan yang baik,"harapnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Garuda Tempuh Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hurang (PKPU), Tahun 2022 Yakin Akan Moncer Kembali

Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah menempuh proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara. Jika proses ini selesai manajemen Garuda Indonesia yakin bisnis perseroan bakal kembali moncer di 2022. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, proses PKPU sementara ini akan menjadikan 2022 sebagai tahun pemulihan dari sisi kinerja keuangan. "Kita harap PKPU selesai, sehingga 2022 recovery dari Garuda Indonesia segera bisa dimulai,"ujarnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021). Irfan mengaku sangat optimis bahwa bisnis penerbangan akan semakin membaik di tahun depan. Sebab, Garuda Indonesia sendiri telah melihat adanya tren kenaikan jumlah penumpang yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya menjelang momentum hari raya Natal dan tahun baru (Nataru). "Karena kalau mobilitas naik, maka akan berimbas pada kinerja Garuda. Kita akan sesuaikan dengan demand yang ada, dengan mengoperasikan pes...
Baca selengkapnya

Nilai Kontrak Kerjasama PMA/PMDN Dengan UMKM Pada 2021 Mencapai Rp 2,7 Trilliun

Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM . Dalam laporannya, Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Imam Soejoedi, menyampaikan, overall nilai kontrak kerjasama PMA/PMDN dengan UMKM tahun 2021 mencapai Rp 2,7 triliun atau mengalami peningkatan 82 persen dibanding tahun 2020. "Secara nilai kontrak kerjasama ini sudah naik 82 persen dari Rp 1,5 triliun (tahun 2020), menjadi Rp 2,7 triliun (2021 ),"kata Imam Soejoedi, dalam Kegiatan penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA/PMDN, Sabtu, di Nusa dua Bali, Sabtu (18/12/2021). Dia menegaskan, sesuai arahan Menteri Investasi untuk meningkatkan realisasi investasi yang berkualitas inklusif, merata dan bergeraknya sektor riil di daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya nasional tapi juga ekonomi regional, salah satu program unggulan dari Keme...
Baca selengkapnya

Mengetahui Beberapa Tugas Pantia di Acara Presidensi G20 Indonesia

Jakarta - Sejak ditetapkannya Indonesia menjadi Presidensi G20 , Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk penyelenggaraan KTT G20 ini. Sebelumnya, Indonesia memang sudah ditetapkan menjadi Presidensi G20 untuk tahun 2022 sejak berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Riyadh, tepatnya pada 22 November 2020. Atas mandat tersebut, Pemerintah kemudian membentuk panitia nasional untuk menyukseskan acara ini. Tak hanya itu, kepanitiaan ini pula berfungsi untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Sebab, di dalamnya akan ada pertemuan besar yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari perwakilan tiap-tiap negara anggota. Di dalamnya termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan setingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan setingkat Deputi, hingga pertemuan tingkat Engagement Group. Sebelum mengetahui lebih lanjut siapa saja yang masuk ke dalam Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 I...
Baca selengkapnya